Musi Rawas - Terkait pemberhentian Perangkat Desa di Desa Ketuan Jaya Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan. Menurut Kepala Desa Ketuan Jaya sudah sesuai Standar Operasional Prosedur.
Berdasarkan surat Kepala Desa Ketuan Jaya tertanggal 30 Mei 2023, Kepala Desa mengucapkan Terima Kasih yang sebesar-besarnya kepada perangkat Desa yang lama Atas pengabdian dan dedikasinya sebagai perangkat Desa selama bekerja Di Kantor Desa. Dan permohonqn maaf karna tidak bisa memberikan perpanjangan SK kepada Perangkat Desa yang lama.
Namun setelah terbitnya surat tersebut menuai protes dari Perangkat Desa yang lama, karena dianggap pemberhentian dilakukan secara sepihak.
Hendri Saputra Kepala Desa Ketuan Jaya saat dikonfirmasi awak media menjelaskan, "Perangkat Desa yang lama bukan di berhentikan, tapi tidak ada penyambungan SK (Surat Keputusan). Dikarenakan Surat keputusan sudah habis, untuk selanjutnya SK perangkat desa tidak di perpanjang lagi". Jelas Kades Ketuan Jaya (6/6/2023)
Lanjutnya, "Sebelumnya perangkat desa yang lama mengajukan perpanjangan SK. Namun kepala desa ingin konsultasi terlebih dahulu kepada camat. Setelah dilakukan musyawarah dan pernyataan sikap masyarakat Desa yang menghendaki adanya perubahan dan penggantian Perangkat Desa. Maka selanjutnya saya selaku Kepala Desa tidak memperpanjang atau perpanjangan SK perangkat yang lama". Tegas Hendri
Diwaktu dan tempat yang sama Arsin Ketua BPD Desa Ketuan Jaya menjelaskan kepada awak media, "Berdasarkan surat keputusan sudah habis, berarti bukan di berhentikan akan tetapi SK tidak diperpanjang, perangkat baru sudah disetujui oleh warga" Kata Arsin
"Harapan dan himbauan, sebagai BPD harapan kami lebih baik untuk kedepannya, diharapkan kepada perangkat yang tidak di perpanjang SK nya agar legowo, harapan kami kedepannya agar rodah pemerintahan berjalan lebih baik lagi". Harap Ketua BPD Ketuan Jaya
Sementara itu, Supriyadi Camat kecamatan muara Beliti saat di konfirmasi menjelaskan, kami tidak memihak ke salah satu pihak, harapan kami agar permasalahan tersebut dapat segerah diselesaikan di tingkat Desa, agar rodah Pemerintahan di Desa dapat berjalan dengan baik.
